LEX NOBILIS: JURNAL ILMU HUKUM

ANALISIS KASUS PT GARUDA INDONESIA DAN ANAK PERUSAHANNYA DARI SUDUT PANDANG KERUGIAN NEGARA

Achmad Alif Nurbani — 2026-06-20

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kedudukan khusus sebagai badan hukum mandiri yang sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga kerugian yang dialaminya kerap menimbulkan perdebatan apakah termasuk kategori kerugian negara atau murni risiko bisnis. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep kerugian negara di Indonesia serta kedudukan BUMN dan anak perusahaannya dalam kaitannya dengan kerugian negara, dengan studi kasus PT Garuda Indonesia Tbk dan anak perusahaannya, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMFAA). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Keuangan Negara, BUMN, dan Perseroan Terbatas, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian negara harus memenuhi unsur adanya kekurangan uang/barang/surat berharga yang nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian. Berdasarkan doktrin business judgment rule yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, kerugian BUMN tidak serta-merta dikategorikan sebagai kerugian negara apabila direksi telah bertindak sesuai prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk, kerugian yang terjadi diduga memenuhi unsur kerugian negara karena berkaitan dengan indikasi perbuatan melawan hukum, antara lain dugaan laporan keuangan fiktif, mark up harga sewa pesawat, dan penyuapan oleh direksi. Sebaliknya, kerugian pada PT GMFAA tidak dikategorikan sebagai kerugian negara karena disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang bersifat force majeure dan tidak dapat diprediksi, sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan kerugian negara pada BUMN dan anak perusahaannya harus dilakukan secara kasuistis dengan mempertimbangkan sumber modal, ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum, serta penerapan paradigma usaha (business judgement rules).

TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH

Mirza Agung Rahmatullah — 2026-06-20

Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah. Namun pada kenyataannya masih sering sekali kabar mendapatkan bukti kepemilikan tanah yaitu sertifikat tanah yang tumpang tindih. Fenomena kasus "sertipikat tumpang tindih", menimbulkan sengketa perdata antar para pihak, untuk membuktikan jaminan kepastian hukum Adanya sertipikat ganda disebabkan oleh faktor dari kantor pertanahan berupa tidak teliti dan tidak cermat dalam mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dan pemetaan batas-batas bidang kepemilikan tanah dalam rangka penerbitan Sertipikat obyek sengketa. Factor lainnya juga dikarenakan adanya itikad tidak baik dari seseorang saat pendaftaran tanah. Adapun rumusan masalah dari Makalah ini yaitu Bagaimana Penyelsaian apabila Tumpang Tindih Sertifikat Akibat Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ANTARA BUMN PT GARUDA INDONESIA TBK (PERSERO) DENGAN LESSOR GOSHAWK (PERUSAHAAN PENYEWAAN PESAWAT)

Sholikhul Huda — 2026-06-20

Penyelesaian sengketa internasional merupakan aspek penting dalam hubungan hukum lintas negara, terutama ketika melibatkan perjanjian komersial antara perusahaan dari negara yang berbeda. Sengketa antara PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dengan Goshawk Aviation Limited sebagai perusahaan penyewaan pesawat (lessor) muncul akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran sewa pesawat (rent) sebagaimana telah diperjanjikan oleh para pihak. Kondisi tersebut menimbulkan wanprestasi yang berimplikasi pada timbulnya tuntutan hukum dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa internasional antara PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dan Goshawk Aviation Limited serta mengkaji dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (caseapproach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa bermula dari gugatan yang diajukan lessor terkait tunggakan pembayaran sewa pesawat oleh PT Garuda Indonesia. Setelah Pengadilan London menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, penyelesaian sengketa dialihkan ke London Court of International Arbitration (LCIA) sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati para pihak. Putusan LCIA pada pokoknya mewajibkan PT Garuda Indonesia untuk membayar tunggakan sewa pesawat, bunga keterlambatan, serta biaya perkara. Dengan demikian, arbitrase internasional terbukti menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam memberikan kepastian hukum dan penyelesaian yang mengikat bagi para pihak dalam hubungan bisnis internasional.

ANALISIS PERBANDINGAN PRODUK BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Muhammad Habibi — 2026-06-20

Perkembangan bank syariah di nilai sangat pesat pertumbuhannya di indonesia, bank syariah mampu bersaing dengan baik dengan bank konvensional, meski bank syariah di nilai baru bank syariah mampu menunjukan perkembangan yang sangat baik sampai saat ini, namun terkadang masyarkat umum masih merasa kebingungan dengan apa perbedaan yang mencolok dari produk bank syariah dengan bank konvensional, makadari iru penulis sangat tertarik untuk mencari perbandingan secara detail antara produk bank syariah dan bank konvensional. Penelitian ini tentu saja dilakukan dengan cara yuridis normatife, yang mana peneliti melakukan kajian pustaka dari beberpa-buku, jurnal, undang-undang dan norma-norma hukum, tujuan penelitian ini adalh untuk mngetahui apas aja perbedaan dari produk bank syariah dan produk bank konvensional sehingga masyarakat dapat membedakan perbedaan daripada produk kedua bank ini

BUMN TERHADAP KEUNAGAN NEGARA DALAM SUDUT PANDANG KERUGIAN NEGARA

Achmad Alif Nurbani — 2026-06-20