ABDI AKOMMEDIA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Pendampingan Perencanaan Drainase Sederhana sebagai Upaya Pengurangan Genangan Air di Lingkungan Permukiman

Hesty Septarina, Sinta Wati — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Inundation in residential areas is often caused by inadequate drainage capacity, sediment accumulation, solid waste blockage, limited infiltration area, and the absence of routine maintenance. This community service activity aimed to assist residents in identifying inundation points, understanding basic drainage principles, and preparing simple drainage planning recommendations that can be implemented gradually at the neighborhood scale. The method consisted of coordination with local partners, participatory field observation, technical education, simple drainage planning assistance, and evaluation through discussion and participant feedback. The activity produced an inundation-point map, a list of drainage problems, simple technical recommendations, and a community-based maintenance plan. The results showed that residents became more capable of recognizing the relationship between rainfall runoff, channel slope, channel capacity, sediment, waste, and outlet conditions. The assistance also encouraged residents to prioritize routine cleaning, minor channel normalization, infiltration facilities, and coordination with local government for segments requiring detailed technical surveys. This activity indicates that simple civil engineering assistance can strengthen community awareness and support practical efforts to reduce local inundation risk in residential areas.

MEMBANGUN BUDAYA TAAT HUKUM DEMI MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045 DI DESA PEMATANG

Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan budaya taat hukum di Desa Pematang sebagai kontribusi nyata menuju visi Indonesia Emas 2045. Kegiatan dilaksanakan selama enam minggu melalui metode sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, dan pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Pokdarkum). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan aturan hukum yang berlaku. Sebanyak 72% peserta mengalami peningkatan skor pemahaman hukum berdasarkan pre-test dan post-test. Terbentuknya Pokdarkum diharapkan menjadi motor penggerak budaya hukum yang berkelanjutan di tingkat desa, menunjang pilar supremasi hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.

Pemberdayaan Pelaku UMKM melalui Model Edu Legal English untuk Penguatan Kesadaran Hukum dan Daya Saing Global

Neni Iryani, Lina Maulidiana — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Micro, small, and medium enterprise actors increasingly interact with digital marketplaces, electronic transactions, consumer data, branding, and cross-border communication. However, business assistance is often fragmented: legal education is delivered separately from practical English training, while English courses rarely address the actual legal and commercial communication needs of microentrepreneurs. This community service program introduced the Edu-Legal English model, an integrated empowerment approach combining contextual legal literacy, functional Business English, guided digital practice, and output-based mentoring for MSME actors in Cisauk Urban Village, Tangerang Regency. The activities used a participatory mentoring approach consisting of needs mapping, legal-risk identification, bilingual communication workshops, task-based practice, guided product profile development, and reflective evaluation. The program focused on business legality awareness, consumer protection, electronic transactions, trademarks, personal data, simple business documents, bilingual product descriptions, customer-response scripts, and basic negotiation expressions. The main outputs were a practical legal checklist, a Legal-English glossary, bilingual business profiles, bilingual product descriptions, and communication templates for digital marketplace interactions. Qualitative evaluation based on worksheets, completed business outputs, mentoring notes, and participant reflection indicated a shift from fragmented knowledge toward more integrated decision-making. Participants were better able to recognize legal risks in digital business communication and to produce simple English expressions that were more relevant to real selling situations. The program suggests that the Edu-Legal English model can serve as a contextual community empowerment framework that connects legal awareness with practical global communication readiness.

PENDAMPINGAN EVIDENCE-BASED POLICY DALAM PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA UNTUK MERUMUSKAN PROGRAM PELAYANAN PUBLIK

Risma Pitriani Nuryana, M. Reza Andrea Putra — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Perumusan program pelayanan publik di tingkat desa memerlukan kemampuan aparatur untuk mengidentifikasi masalah, membaca data, menilai bukti, menentukan prioritas, dan menerjemahkan hasil analisis ke dalam desain program yang terukur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas Pemerintah Desa Tj. Heran, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, dalam menerapkan pendekatan evidence-based policy pada proses perumusan program pelayanan publik. Pendampingan dilaksanakan pada 6 Juli 2026 pukul 10.00-15.00 WIB dengan melibatkan 20 peserta yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur pengelola layanan. Metode kegiatan menggunakan pendampingan partisipatif melalui lima tahap, yaitu diagnosis kapasitas awal, inventarisasi dan penilaian bukti, pemetaan serta prioritisasi masalah pelayanan, penyusunan logic model dan matriks indikator, serta penyusunan policy brief dan rencana tindak lanjut. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi proses, penilaian dokumen kerja, dan refleksi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparatur desa mampu menyusun inventaris data pelayanan, membedakan data administratif dengan bukti kebijakan, merumuskan masalah berbasis gap pelayanan, dan menghubungkan intervensi dengan output serta outcome. Skor pemahaman rata-rata meningkat dari 56,0 menjadi 84,5 atau sebesar 50,9%. Pendampingan juga menghasilkan tiga policy brief dan satu matriks program pelayanan publik berbasis bukti yang dapat digunakan dalam forum perencanaan desa. Kegiatan ini menegaskan bahwa pendampingan yang sederhana, kontekstual, dan berorientasi pada produk kerja dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas analitis pemerintah desa dan mendorong perumusan program pelayanan publik yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan melalui Pendampingan Evidence-Based Policy dan Digitalisasi Pelayanan Publik di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung

Raja Agung Kesuma Arcaropeboka — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Pengambilan keputusan pada tingkat kelurahan masih sering bertumpu pada pengalaman individual, data yang tersebar, dan pencatatan pelayanan secara manual. Kondisi tersebut membatasi kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi masalah prioritas, merumuskan alternatif kebijakan, serta memantau kualitas pelayanan publik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dalam menerapkan evidence-based policy dan mengembangkan instrumen digital sederhana untuk pelayanan publik. Kegiatan dilaksanakan pada 6 Juli 2026 pukul 10.00–15.30 WIB di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, dengan melibatkan 36 peserta yang terdiri atas aparatur kecamatan, perwakilan sembilan kelurahan, ketua RT/RW, dan kader masyarakat. Metode menggunakan pendekatan participatory action learning melalui asesmen awal, lokakarya pemetaan masalah, pelatihan pengolahan data, perancangan prototipe layanan digital, simulasi, dan evaluasi. Hasil menunjukkan skor rata-rata kompetensi peserta meningkat dari 54,6 menjadi 85,3, dengan normalized gain sebesar 0,68 dan effect size 2,19. Uji coba terhadap 42 permohonan pelayanan menunjukkan median waktu proses menurun dari 26 menit menjadi 15 menit, kelengkapan dokumen meningkat dari 71,4% menjadi 92,9%, dan pencatatan pengaduan meningkat dari 28,6% menjadi 85,7%. Kegiatan menghasilkan matriks data pelayanan, template ringkasan bukti kebijakan, formulir layanan digital, dashboard pemantauan, dan rancangan standar operasional prosedur. Keberlanjutan program memerlukan penetapan penanggung jawab data, evaluasi berkala, perlindungan data pribadi, dan integrasi bertahap dengan sistem pemerintah daerah.